Wakil Ketua Umum DPP PAN Menilai Wacana Pilkada Kembali Dipilih Melalui DPRD Layak Dipertimbangkan

Ringkasan Berita:

• Eddy Soeparno menilai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih melalui DPRD layak untuk dipertimbangkan.
• Sebab dia menilai sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam pilkada langsung.
• Dampak negatif Pilkada langsung terhadap kualitas demokrasi juga perlu diperhitungkan secara jujur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN Eddy Soeparno merespons wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih melalui DPRD.

Menurutnya, wacana tersebut layak untuk dipertimbangkan dan masih berada dalam koridor konstitusi.

Baca juga: Wacana Pilkada Lewat DPRD: Kemunduran atau Justru Bentuk Penguatan Demokrasi Representatif?

Selain itu, usulan pilkada via DPRD didasarkan pada pengalaman panjang partai politik dalam menghadapi dinamika Pilkada langsung selama bertahun-tahun.

“Kami melihatnya itu adalah sebuah usulan yang memang layak dipertimbangkan. Karena kita melihat, saya sebagai sekjen partai selama hampir 10 tahun melalui tahapan-tahapan Pilkada yang begitu banyak, dan kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Eddy menjelaskan, sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam pilkada langsung.

Di antaranya masifnya praktik politik uang, menguatnya politik dinasti, hingga tingginya tensi politik identitas.

“Kita ingin melihat bagaimana kemudian jika model itu kita kembalikan kepada model keterwakilan melalui DPRD, agar ekses-ekses tersebut bisa kemudian kita kurangi,” ujarnya.

Namun, Eddy mengakui jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, berpotensi menimbulkan penolakan karena masyarakat telah terbiasa memilih secara langsung.

Menurutnya, dampak negatif Pilkada langsung terhadap kualitas demokrasi juga perlu diperhitungkan secara jujur.

“Tapi juga kalau kita lihat eksesnya, itu kita harus perhitungkan juga dampaknya itu ternyata membawa dampak negatif terhadap pendidikan politik bagi masyarakat, karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih siapapun yang akan menjadi calon kepala daerahnya,” ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

Lebih lanjut, Eddy menilai, mekanisme pemilihan secara keterwakilan memiliki dasar ideologis yang kuat dalam Pancasila, khususnya Sila Keempat mengenai musyawarah untuk mufakat.

“Nah ini yang menurut saya salah satu hal yang perlu kita jadikan pertimbangan. Ini menjadi bahan kajian bagi kita semua, tetapi ini adalah hal yang layak untuk dikaji, sehingga nanti output-nya itu adalah untuk memperbaiki kualitas dari demokrasi kita, kualitas dari pemilihan kepala daerah kita,” ujarnya.